BANDUNG – Wakil Presiden Jusuf Kalla setuju jika penghasilan dan pendapatan kepala desa disesuaikan dengan bobot tugas yang dijalankan.

“Jumlahnya nanti kita rundingkan dengan DPR dan Presiden, kalau saya sebut jumlahnya sekarang nanti DPR marah,” kata JK ketika menanggapi keluhan para Kepala Desa se-Jawa Barat, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/6/2009).

JK menambahkan, sebelum Oktober 2009 keputusan mengenai nominal yang harus diberikan terkait penghasilan para kades sudah ada.

“Jadi diperhatikan ya?,” kata JK kepada anggota DPR yang hadir dalam acara silaturrahmi Wapres dengan Kepala Desa Propinsi Jawa Barat, seperti Ali Muchtar Ngabalin, Yuddi Chrisnandi dan Drajad Wibowo.

Sebelumnya, sekira 800 Kepala Desa dari 16 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat meminta agar posisinya disesuaikan dengan Sekretaris Daerah yang sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Menciptakan lingkungan belajar yang baik untuk anak-anak tidak harus berbiaya tinggi jika kita menggunakan strategi yang tepat, demikian kesimpulan sebuah penelitian terbaru.

Dikenal dengan singkatan bahasa Inggrisnya, CLCC, upaya menciptakan lingkungan belajar yang baik ini bermula dari inisiatif bersama pemerintah Indonesia, UNICEF dan UNESCO pada 1999 untuk mendukung upaya pemerintah merealisasi manajemen berbasis sekolah. Hingga saat ini, sudah sekitar 6,700 sekolah umum dan madrasah yang melaksanakan program ini.

Analisis biaya CLCC ini di lakukan oleh Centre for Strategic and International Studies atas dukungan UNICEF. Penelitian ini meliputi permasalahan biaya, pengeluaran dan pendanaan CLCC. Rencananya, hasil dari riset ini akan menjadi pegangan untuk pemerintah dalam pendanaan program tersebut.

Penelitian ini difokuskan di kabupaten Bone, Probolinggo dan Maluku Tenggara Barat. Hasilnya menunjukkan bahwa alokasi dana yang efektif, beserta koordinasi yang baik antara lembaga pemerintahan yang terkait, dan penggunaan kapasitas sumber daya manusia yang efisien membantu mencapai hasil yang lebih baik.

Di Bone contohnya, pemerintah memperluas model CLCC meliputi 27 kecamatan dengan 600 juta rupiah (60,000 USD) di bawah koordinasi yang dari dinas pendidikan setempat, kanton departemen agama, Bappeda dan DPRD. Jumlah ini tidak lebih dari 0.7 persen dari total pengeluaran langsung pendidikan. 

Penelitian ini merekomendasikan cara-cara untuk mengurangi biaya lebih rendah lagi, yaitu seperti dengan mengurangi jumlah anggota panitia, menggunakan fasilitas pemerintah (bukannya swasta) dan memastikan bahwa aktivitas-aktivitas tertentu diselenggarakan pada tingkat gugus (bukan kabupaten), untuk mengurangi biaya transportasi dan akomodasi. Hasil akhir penelitian ini akan di luncurkan pertengahan tahun ini (2009).